Bayangkan kamu sedang mengadakan pesta ulang tahun yang super meriah di rumah. Ada balon warna-warni, kue tart tiga tingkat, musik yang menggelegar, dan semua tetangga diundang. Tapi, ironisnya, di sudut dapur, ada anggota keluargamu sendiri yang cuma bisa gigit jari karena belum makan seharian. Kira-kira, pantaskah pesta itu disebut sukses? Nah, itulah analogi sederhana yang mungkin bisa menggambarkan kondisi Indonesia saat kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-81.
Selama ini, mungkin kita terlalu sering terjebak dalam euforia seremoni. Upacara bendera, lomba makan kerupuk, sampai pawai budaya memang penting untuk memupuk nasionalisme. Tapi, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR, Abidin Fikri, baru saja melempar "bola panas" yang bikin kita semua harus berhenti sejenak dan berpikir ulang. Baginya, kemerdekaan bukan cuma soal bebas dari penjajahan fisik, tapi soal bagaimana rakyat bisa merasakan "kenyang" secara lahir dan batin.
Kemerdekaan Bukan Cuma Seremoni "Pajang Bendera"
Kalau kita bicara soal negara, bayangkan negara ini adalah sebuah kapal besar yang sedang berlayar di samudra luas. Sang kapten tentu ingin semua penumpang di kelas ekonomi, bisnis, sampai VIP mendapatkan fasilitas yang layak. Namun, kalau yang dipikirkan kapten cuma bagaimana cara supaya kapalnya terlihat kinclong dari luar, sementara lambung kapal di bagian bawah bocor dan air masuk pelan-pelan ke ruang kargo tempat rakyat kecil berada, tentu ini masalah besar.
Dalam sebuah Lokakarya Kebangsaan yang digelar di Tangerang beberapa waktu lalu, para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas hal ini. Abidin Fikri dengan lugas bilang kalau kemerdekaan tidak bisa cuma dirayakan dengan kembang api. Kita harus berani bertanya, "Sudahkah rakyat yang paling menderita merasakan kehadiran negara?"
Ini bukan soal memojokkan siapa-siapa, tapi ini adalah tentang amanat konstitusi. Ingat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945? Pasal ini bukan pajangan cantik di buku pelajaran sekolah, tapi adalah janji suci negara: fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Jika negara abai, ibarat orang tua yang sibuk pamer foto keluarga bahagia di media sosial, padahal anaknya di rumah sedang kelaparan. Tentu itu tindakan yang tidak etis, bukan?
Menimba "Api" Bung Karno: Bukan Sekadar Nostalgia
Banyak orang kalau dengar nama Bung Karno langsung terpikir masa lalu. Padahal, pemikiran Bapak Proklamator kita itu ibarat "buku manual" atau operating system (OS) yang harus terus di-update agar tetap relevan dengan zaman. Mengambil "api" pemikiran beliau bukan berarti kita harus memakai baju safari setiap hari atau bicara dengan gaya orator 1945.
"Api" di sini adalah semangat berdikari. Bung Karno dulu mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang kakinya berpijak di bumi sendiri, bukan cuma mengekor pada selera pasar global. Dalam konteks hari ini, semangat itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret. Kita tidak butuh bantuan yang sifatnya "tambal sulam" seperti menambal ban bocor yang bakal kempes lagi dalam seminggu. Yang kita butuhkan adalah solusi jangka panjang yang bisa memutus rantai kemiskinan secara sistematis.
Bayangkan kemiskinan itu seperti virus di dalam sistem komputer. Kalau kita cuma membersihkan virusnya dengan antivirus gratisan yang tidak terupdate, virus itu akan datang lagi. Kita butuh sistem keamanan yang kokoh, infrastruktur yang mumpuni, dan edukasi agar rakyat bisa "mandiri secara digital" dalam ekonomi mereka sendiri.
Negara Harus Hadir, Bukan Cuma "Terlihat"
Seringkali kita dengar istilah "Negara Harus Hadir". Apa sih maksudnya? Apakah harus ada polisi di setiap sudut jalan? Tentu tidak. Kehadiran negara itu ibarat WiFi gratis di ruang publik. Kita tidak bisa melihat gelombang sinyalnya, tapi kita tahu dia ada karena ponsel kita bisa terhubung ke dunia.
Kehadiran negara harus dirasakan seperti itu oleh masyarakat. Ketika seorang warga sakit, ada akses kesehatan yang mudah. Ketika seorang anak ingin sekolah, ada beasiswa yang menjemput. Ketika seorang pedagang kecil ingin berusaha, ada akses modal yang adil. Jika bantuan yang diberikan negara hanya sebatas "kasih uang lalu ditinggal", itu sama saja dengan memberi ikan tanpa mengajarkan cara memancing. Uangnya habis, besok lapar lagi.
Abidin Fikri menegaskan, kebijakan harus terukur. Artinya, harus ada target yang jelas. Berapa orang yang dientaskan dari kemiskinan? Berapa banyak anak terlantar yang kini sudah mendapatkan rumah singgah atau pendidikan layak? Jika kita tidak punya datanya, kita seperti menyetir mobil di tengah kabut tebal tanpa lampu depan. Bahaya, bukan?
Tantangan Zaman: Antara Kedaulatan dan Kesejahteraan
Kita hidup di era yang sangat cepat. Teknologi berkembang pesat, AI (seperti saya ini) bisa menulis artikel dalam hitungan detik, dan dunia terasa semakin kecil karena internet. Namun, di tengah kemajuan ini, tantangan bangsa justru semakin kompleks. Ada kesenjangan sosial yang makin lebar, isu lingkungan, hingga tantangan ekonomi global yang membuat harga-harga barang kebutuhan pokok sering naik-turun seperti roller coaster.
Kedaulatan negara tidak mungkin berdiri kokoh kalau perut rakyatnya lapar. Negara yang berdaulat adalah negara yang warganya tenang karena kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kalau rakyat sibuk memikirkan "besok makan apa", bagaimana mereka bisa diajak berpikir besar untuk membangun negara? Ini adalah siklus yang harus kita putus.
Kedaulatan itu bukan cuma soal menjaga perbatasan dari tentara musuh, tapi juga menjaga kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan ekonomi. Kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai kita punya lahan subur, tapi beras harus impor. Jangan sampai kita punya banyak tenaga kerja muda, tapi lapangan kerja malah diisi oleh sistem yang tidak efisien.
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Mungkin kamu bertanya, "Saya kan cuma rakyat biasa, apa pengaruhnya buat saya?"
Wah, jangan salah. Perubahan besar itu selalu dimulai dari kesadaran kolektif. Seperti halnya algoritma media sosial yang terbentuk dari setiap klik dan interaksi kita, masa depan bangsa pun terbentuk dari suara dan kepedulian kita. Mulailah dari lingkungan terkecil. Peduli dengan tetangga yang kesulitan, mendukung produk UMKM lokal, atau sekadar melek isu kebijakan publik adalah bentuk partisipasi aktif.
Kita tidak bisa membiarkan para pengambil kebijakan bekerja sendirian. Mereka butuh diingatkan, dikritik dengan cara yang santun, dan didukung ketika mereka membuat kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Ingat, Indonesia itu bukan cuma Jakarta. Indonesia adalah ribuan pulau dengan jutaan mimpi yang sedang diperjuangkan.
Menuju Indonesia yang Lebih "Manusiawi"
Di usia 81 tahun nanti, kita ingin Indonesia menjadi negara yang bukan cuma kaya secara statistik ekonomi (PDB), tapi juga kaya secara "kemanusiaan". Kita ingin melihat anak-anak terlantar yang kini sudah punya masa depan cerah karena negara peduli. Kita ingin melihat angka kemiskinan yang terus menyusut bukan karena bantuan sosial yang dipaksakan, tapi karena lapangan kerja yang terbuka luas.
Abidin Fikri dan para tokoh di Lokakarya Kebangsaan kemarin hanyalah penyambung lidah dari jutaan rakyat yang ingin melihat perubahan. Mereka mengingatkan kita bahwa kemerdekaan adalah sebuah proses yang terus berjalan. Ia bukan titik finish, melainkan garis start. Setiap generasi punya tugas untuk mengisi "kemerdekaan" itu dengan warna-warna baru yang lebih cerah.
Mari kita jadikan kemerdekaan ini sebagai momentum untuk saling merangkul. Jika ada yang tertinggal di belakang, tarik tangannya ke depan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Karena pada akhirnya, sehebat apapun negara kita di mata dunia, keberhasilan yang sesungguhnya diukur dari seberapa bahagia rakyat yang paling kecil di pelosok sana.
Apakah kita sudah merdeka? Jawabannya ada pada setiap piring yang terisi, setiap anak yang bisa bersekolah, dan setiap senyum warga yang merasa aman di tanah airnya sendiri. Mari kita terus jaga api semangat itu tetap menyala, bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalan menuju Indonesia yang benar-benar adil dan makmur. Stay curious, stay kind, and let’s keep building this nation together!