Bayangkan kalian punya satu rumah besar, sebut saja namanya Keraton Kasunanan Surakarta. Rumah ini punya dua halaman depan yang luas banget, yaitu Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan. Nah, biasanya kalau ada acara besar kayak Sekaten—itu lho, perayaan tradisional yang isinya pasar malam, jajanan manis kayak telur asin, sampai keramaian warga—semuanya berjalan damai. Tapi, apa jadinya kalau di rumah itu tiba-tiba ada dua orang yang merasa jadi "kepala keluarga" alias raja, dan dua-duanya pengen bikin pesta di waktu yang sama?
Kacau, kan? Itulah yang lagi ramai jadi omongan di Kota Solo. Dunia keraton yang biasanya kalem dan penuh filosofi mendadak berubah jadi arena "adu argumen" gara-gara dua sosok yang sama-sama menyandang gelar raja, yaitu Paku Buwono XIV Purbaya dan Paku Buwono XIV Mangkubumi. Ibarat dua aplikasi navigasi di HP yang kasih rute berbeda buat tujuan yang sama, warga Solo pun jadi ikutan bingung: sebenarnya yang mana sih pusat perayaan Sekaten tahun ini?
Ketika ‘Dua Raja’ Berbagi Panggung yang Sama
Mungkin kalian bertanya-tanya, "Emangnya bisa ya, satu acara sakral kayak Sekaten dipecah jadi dua?" Jawabannya secara administratif mungkin bisa, tapi secara psikologis dan adat, ini rasanya kayak kita lagi nonton dua konser musik berbeda di satu stadion yang sama. Suaranya tabrakan, penontonnya bingung mau beli tiket yang mana, dan yang pasti, atmosfernya jadi nggak karuan.
Sejak tanggal 25 Juli 2026, pihak Paku Buwono XIV Purbaya sudah tancap gas memulai Sekaten di Alun-alun Selatan. Di sisi lain, pihak Paku Buwono XIV Mangkubumi berencana membuka perayaan di Alun-alun Utara pada 2 Agustus nanti. Kalau diibaratkan seperti akses internet, ini namanya bandwidth yang rebutan. GKR Panembahan Timoer Rumbay, yang mewakili pihak Purbaya, sebenarnya sudah sempat punya rencana buat pakai kedua alun-alun itu, tapi kena "rem" sama Lembaga Dewan Adat (LDA) dengan alasan Alun-alun Utara adalah jalur hijau yang nggak boleh buat sembarangan.
Nah, di sinilah letak ironinya. Pas Purbaya mau pakai, dibilang nggak boleh. Eh, pas giliran pihak sebelah yang pakai, kok malah bisa? Ini rasanya seperti teman kalian yang bilang "Gue lagi diet, nggak mau makan malam," tapi pas kalian lihat di Instagram Story, dia malah lagi asyik mukbang nasi goreng pedas. Rasanya gimana? Ya, pasti gregetan dan pengen nanya, "Lho, bukannya kemarin katanya nggak boleh?"
Masalah ‘Jalur Hijau’ dan Ego Institusi
Kenapa sih masalah tempat saja bisa jadi seruncing ini? Dalam dunia manajemen konflik, ini disebut sebagai clash of interests. Alun-alun Utara punya nilai sejarah dan estetika yang sangat tinggi bagi warga Solo. Ia adalah wajah depan keraton yang harusnya terlihat rapi. Kalau tiba-tiba dipenuhi wahana pasar malam, tentu ada perdebatan soal fungsi lahan.
Dulu, ada batasan ketat soal penggunaan Alun-alun Utara karena statusnya yang sensitif. Tapi sekarang, ketika aturan itu seolah "ditekuk" sesuai keinginan kelompok tertentu, munculah kecemburuan sosial antar kubu. Ini persis seperti kalau kalian punya aturan di kos-kosan: "Dilarang bawa tamu lewat jam 10 malam." Tapi, karena pemilik kos punya anak kesayangan, si anak itu boleh bawa tamu jam 2 pagi. Pasti penghuni kos lain bakal protes, kan? Itulah yang dirasakan oleh pihak Purbaya saat ini. Mereka merasa "dikerjain" oleh narasi yang berubah-ubah.
Siap-siap Bawa ‘Senjata’ Hukum
Kalau biasanya masalah keraton diselesaikan lewat musyawarah mufakat di balik pintu kayu jati yang tebal, kali ini situasinya beda. KPAA Nur Wijaya atau yang akrab disapa Kanjeng Dany, selaku Pengageng Paran Parakarsa, sudah kasih peringatan keras. Dia meminta semua wahana di Alun-alun Utara segera dibongkar. Kalau tidak? Siap-siap saja berurusan dengan pihak berwajib.
Ini bukan sekadar ancaman kosong, lho. Kanjeng Dany bahkan sudah menyebut kalau mereka punya rekam jejak laporan di Polresta Solo dengan nomor STB 693/VIII/2024/Reskrim. Ini sudah kayak "kartu kuning" yang sudah keluar dari kantong wasit. Kalau tidak segera ada titik temu, bukan mustahil "pertandingan" di lapangan ini bakal berpindah ke ruang sidang pengadilan.
Kalian mungkin pernah dengar istilah belajar sejarah itu seru, tapi melihat sejarah yang justru sedang "berkonflik" dengan masa kini, rasanya kok ya jadi ironis. Harusnya Sekaten jadi momen buat refleksi diri, berbagi kebahagiaan, dan menikmati alunan gamelan yang menenangkan, eh malah jadi ajang unjuk kekuatan.
Mengapa Kita Harus Peduli pada Isu Ini?
Mungkin bagi sebagian orang, ini cuma drama orang-orang besar di dalam keraton. Tapi, bagi warga awam, ini adalah cerminan betapa sulitnya menjaga warisan budaya di tengah modernitas yang menuntut segalanya harus cepat dan terukur. Jika Keraton Kasunanan Surakarta—sebagai salah satu simbol budaya paling sakral di Indonesia—saja bisa mengalami "glitch" atau kegagalan sistem seperti ini, bagaimana dengan situs-situs budaya lainnya?
Kita bicara soal martabat. Sekaten bukan sekadar pasar malam. Ini adalah perayaan tradisi yang sudah ada sejak zaman Sultan Agung. Ada nilai filosofis di setiap dentuman gamelan dan gunungan yang diperebutkan warga. Ketika nilai-nilai ini tertutup oleh debu konflik administratif, esensi utamanya jadi hilang.
Ibarat sebuah smartphone yang hang karena terlalu banyak aplikasi berjalan di latar belakang, keraton kita sepertinya butuh "restart". Bukan dengan cara mematikan tradisinya, tapi dengan merapikan kembali sistem komunikasinya. Jangan sampai warga yang ingin sekadar mencari hiburan atau beribadah di acara Sekaten justru merasa tidak nyaman karena suasana yang penuh ketegangan.
Masa Depan Keraton di Tangan Siapa?
Polemik Sekaten ini hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. Selama posisi "Raja" masih dipertanyakan legitimasinya dan ada dua kubu yang saling tarik-ulur, kejadian seperti ini akan terus berulang. Seperti kita yang sering kesulitan mencari kunci motor yang hilang padahal lagi dipegang, masalah internal keraton sebenarnya butuh kejujuran dan keberanian untuk saling menurunkan ego.
Apakah nantinya Sekaten akan berakhir dengan damai? Kita semua tentu berharap begitu. Sangat disayangkan jika perayaan yang ditunggu-tunggu warga Solo setiap tahunnya ini harus diwarnai dengan laporan polisi dan bongkar-pasang wahana. Sebagai penikmat budaya, kita cuma bisa berharap para pemangku kepentingan bisa duduk bersama, minum teh hangat, dan sepakat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan.
Jadi, buat kalian yang berencana datang ke Solo dalam waktu dekat, pastikan cek dulu rute dan lokasi perayaannya. Jangan sampai niat hati ingin melihat kemegahan Sekaten, eh malah terjebak di tengah "perang dingin" yang belum ada ujungnya. Ingat, budaya adalah identitas yang harus kita jaga, tapi bukan berarti kita harus menutup mata kalau ada yang "salah arah" dalam pengelolaannya.
Pada akhirnya, Sekaten harus tetap menjadi milik rakyat. Mau itu di utara atau di selatan, yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai luhur di dalamnya tetap tersampaikan. Jangan sampai karena ego "dua raja", rakyat kecil yang jadi korban. Karena dalam sebuah kerajaan—baik itu kerajaan masa lalu maupun organisasi modern—pemimpin yang hebat adalah mereka yang mampu merangkul, bukan memecah belah. Semoga drama ini segera berakhir, dan kita bisa kembali menikmati manisnya telur asin dan merdunya gamelan Sekaten tanpa harus khawatir soal siapa yang paling berkuasa.